Informasi Berkala - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
28 Januari 2020

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Sebagaimana tertulis dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, maka para penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan laporan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat di satu posisi jabatan tertentu, yaitu sebagai penyelenggara negara. Begitu juga halnya dengan Pejabat di Bank Indonesia. Berikut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat Bank Indonesia.

 

habibie.jpg
Perry Warjiyo

Gubernur
NHK:158876 ​
destry.jpg
Destry Damayanti

Deputi Gubernur Senior
NHK:427785 ​
habibie.jpg
Erwin Rijanto

Deputi Gubernur
NHK:109112 ​
habibie.jpg
Sugeng

Deputi Gubernur
NHK:214038
habibie.jpg
Rosmaya Hadi

Deputi Gubernur
NHK:224902

habibie.jpg
Dody Budi Waluyo

Deputi Gubernur
NHK:187259 ​

 
Show Left Panel