COVID-19 - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
23 Oktober 2020
​​
BANK INDONESIA TANGGAP COVID-19: Informasi Terkini
covid-19.jpg

​SIARAN PERS / INFO TERBARU
 

 
​LIVE STREAMING PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI

Live Streaming Perkembangan Ekonomi Terkini - 5 Juni 2020
Live Streaming Perkembangan Ekonomi Terkini - 28 Mei 2020
Live Streaming Perkembangan Ekonomi Terkini - 6 Mei 2020
Live Streaming Perkembangan Ekonomi Terkini - 29 April 2020
Live Streaming Perkembangan Ekonomi Terkini - 22 April 2020
Live Streaming Perkembangan Ekonomi Terkini - 17 April 2020
Live Streaming Perkembangan Ekonomi Terkini - 9 April 2020
Live Streaming Perkembangan Ekonomi Terkini - 7 April 2020
Live Streaming Perkembangan Ekonomi Terkini - 2 April 2020
Live Streaming Perkembangan Ekonomi Terkini - 31 Maret 2020
Live Streaming Perkembangan Ekonomi Terkini - 26 Maret 2020
Live Streaming Perkembangan Ekonomi Terkini - 24 Maret 2020
 

 

PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN BANK INDONESIA SEBAGAI
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)


 

 
MATERI EDUKASI
 
 
QRIS_Pembayaran_Non-tunai.jpg
Edukasi Sistem Pembayaran Non Tunai QRIS
Saat COVID-19

 
​TANYA JAWAB
 
KEBERLANGSUNGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN & PENGOLAHAN UANG RUPIAH DALAM KONDISI DARURAT COVID-19
1. Apakah surat BI No.22/3/DpG-DKSP/Srt/B dan No.22/5/DpG- DKSP/Srt/B tersebut dapat dipergunakan untuk pegawai
 
2. Sebagai tindak lanjut atas surat BI tersebut, untuk langkah berikutnya apakah setiap institusi di harapkan untuk membuat "surat jalan" dengan merujuk ke surat BI tersebut, atau dari BI akan membuat kan "surat jalan" untuk semua PJSP?
 
3. Mohon dapat dijelaskan langkah-langkah yang di rekomendasikan oleh BI agar langkah-langkah yang diambil oleh Bank nantinya tidak bertabrakan dengan ketentuan BI.
BI-RTGS / SKN-BI
4. Untuk Sistem Pembayaran, apakah dimungkinkan WFH menggunakan Private VPN yang akan dikoneksikan dengan sistem RTGS/SKN di kantor pada laptop petugas.
KEWAJIBAN PELAPORAN PJSP/PJPUR KEPADA BI
5. Apakah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)/Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) bisa mengirimkan laporan rutin, yang biasanya dalam bentuk hardcopy menjadi melalui email?
6. Apakah PJSP dan PJPUR tetap harus mengirimkan hardcopy laporan rutin tersebut?
 
7. Bagaimana format email untuk menyampaikan laporan rutin tersebut?
 
8. Bagaimana jika laporan yang akan dikirimkan ukurannya melebihi batas kapasitas email yang dapat diterima alamat email BI?
 
9. Bagaimana PJSP atau PJPUR mengkonfirmasi bahwa laporan yang dikirim melalui email telah diterima?
 
10. Apabila terdapat kebijakan antisipasi dampak Covid 19 apakah perlu disampaikan SOP nya ke BI?
 
11. Apakah mailing room tetap beroperasi secara normal dalam kondisi pandemik Covid 19
PENGATURAN MITIGASI DAMPAK COVID-19
12. Apakah BI mengatur mitigasi dampak Covid 19 oleh Bank, khususnya terkait pengelolaan mesin ATM dan distribusi uang oleh PJPUR
PERMOHONAN DIGITAL MEETING OLEH PJSP/PJPUR
13. Apakah PJSP atau PJPUR dapat mengajukan permintaan meeting melalui media digital?
LAYANAN PERBANKAN KEPADA PEMERINTAH
14. Apakah selama masa tanggap darurat, layanan BI kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan strategis lainnya dalam bidang jasa perbankan, seperti penatausahaan rekening dan transaksi Pemerintah, akan disesuaikan sebagaimana layanan SPPUR dan operasional moneter lainnya?
15. Bagaimana penyesuaian batas waktu layanan BI kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan strategis lainnya dalam bidang jasa perbankan, termasuk transaksi Pemerintah oleh Bank Operasional, selama masa tanggap darurat Covid-19?
PROSES PERSETUJUAN UNTUK SISTEM PEMBAYARAN
16. Apakah pengajuan persetujuan, a.l untuk pengembangan kegiatan jasa SP, pengembangan produk dan aktivitas jasa SP, kerja sama, dan Transfer Dana, dapat dikirimkan melalui email ?
17. Siapakah PIC untuk menanyakan progres permohonan persetujuan yang telah disampaikan ke Bank Indonesia cq DKSP ?
18. Apakah permohonan Consultative Meeting (CM) dalam rangka rencana/proses permohonan persetujuan dapat disampaikan melalui email ?
19. Siapakah PIC untuk menanyakan jadwal CM untuk persetujuan yang telah disampaikan ke Bank Indonesia cq DKSP ?
PENYESUAIAN KEBIJAKAN KARTU KREDIT BANK INDONESIA
20. Apa respon kebijakan Bank Indonesia terkait Kartu Kredit dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19?
21. Apakah Penerbit Kartu Kredit dapat mengeluarkan kebijakan lainnya terhadap Pemegang Kartu Kredit yang terdampak pandemi Covid-19?
22. Mengapa Bank Indonesia memandang perlu untuk menetapkan penyesuaian kebijakan penyelenggaraan Kartu Kredit?
23. Sejauh mana ruang lingkup kebijakan Bank Indonesia tersebut?
24. Apakah Bank Indonesia akan menerbitkan ketentuan terkait kebijakan tersebut?
25. Apakah Bank Indonesia dapat melakukan peninjauan kembali (review) atas kebijakan tersebut di atas?
26. Bagaimana perhitungan suku bunga kartu kredit dan minimum pembayaran bagi Pemegang Kartu Kredit dengan tanggal cetak tagihan di tanggal 18 April 2020, dan jatuh tempo di tgl 5 Mei 2020?
27. Apakah perjanjian restrukturisasi tagihan Kartu Kredit yang dibuat sebelum tanggal 1 Mei 2020 dengan suku bunga lebih dari 2% harus disesuaikan sesuai kebijakan suku bunga maksimum 2%?
28. Apabila Pemegang Kartu terlambat melakukan pembayaran atas tagihan kartu kredit sebesar Rp12.000.000,00, berapa nilai denda keterlambatan yang dibebankan Penerbit kepada Pemegang Kartu?
29. Bagaimana bila saya memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai penyesuaian kebijakan Kartu Kredit Bank Indonesia?
 

 

​​
Show Left Panel