PPID Bank Indonesia - Jakarta, 1 Desember 2022, Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi & Edukasi, Samrotunnajah Ismail menyambangi unit PPID Bank Indonesia dalam rangka pendalaman terhadap praktik layanan informasi publik sebagaimana dinyatakan dalam penilaian kuesioner e-monev dan hasil uji publik tahun 2022. Adapun kegiatan visitasi dimaksud merupakan salah satu tahapan dalam proses monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk badan publik yang mencapai nilai pengisian kuesioner lebih dari 55 (lima puluh lima) serta berhasil mengikuti presentasi uji publik.
Erwin Haryono, selaku atasan PPID Bank Indonesia, beserta unit PPID Bank Indonesia menyambut baik kehadiran Komisioner KIP dengan persiapan yang matang, terlihat dari kelengkapan dan validitas dokumen-dokumen atau hal-hal yang menjadi aspek penilaian pada saat visitasi berlangsung, dengan harapan agenda tersebut berjalan efektif dan efisien. Selain melakukan pendalaman terhadap aspek-aspek yang dinilai, Komisioner kelahiran Medan tersebut memberikan apresiasi terhadap keikutsertaan BI sebagai Bank Sentral dalam setiap Monev yang diselenggarakan secara tahunan oleh KIP dengan hasil yang sangat memuaskan. Ia pun berharap, hasil akhir Monev tidak hanya sekedar predikat, namun BI dapat menjadi role model yang dapat diikuti oleh kementerian, lembaga serta badan publik sektor keuangan lain.
Pada kesempatan yang sama, respon baik pun dilontarkan oleh Erwin Haryono yang mengatakan bahwa PPID BI akan senantiasa bersinergi, berbagi, dan berkolaborasi dengan K/L lain yang diwujudkan dengan diselenggarakanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Hal ini tentunya sejalan dengan mandat BI sebagai Bank Sentral yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan good corporate governance (GCG).
Agenda yang berlangsung selama hampir satu jam tersebut, dimanfaatkan oleh Komisioner KIP untuk melihat secara langsung implementasi keterbukaan informasi publik melalui ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik BI. Sebagai bukti memberikan layanan terbaik bagi publik (service excellence), BI sangat menaruh perhatian terhadap pemenuhan fasilitas, baik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi maupun dari segi aspek aksesibilitas bagi semua kalangan. Dari segi pemenuhan dokumen serta aspek sarana dan prasarana, BI mendapat pujian karena telah memenuhinya dengan baik. Mengakhiri agenda visitasi, Samrotunnajah menyampaikan bahwa sarana dan prasarana khususnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi poin yang sangat penting untuk terus ditingkatkan, walaupun saat ini BI telah sedang mengembangan beberapa aspek yang akan semakin mempermudah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
