Cetak Biru Pengembangan - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
24 Agustus 2019
  • Cetak Biru
  • Urgensi Kebijakan
  • Nilai dan Prinsip
  • Prinsip Dasar
  • Cara Islam

Cetak Biru Pengembangan EKSyar

Sebagai bentuk konistensi Bank Indonesia dalam mendorong dan terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang akan berdampak positif bagi penguatan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum, Bank Indonesia tanggal 6 Juni 2017 telah mengeluarkan Cetak Biru (Blueprint) Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai panduan di internal Bank Indonesia maupun dengan pihak eksternal yang berhubungan dengan aktivita dan pelaksanaan cetak biru tersebut.
Dengan cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan tetap berperan serta dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bersama dengan stakeholder terkait, dengan mengacu kepada prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktifitas dan tata kelola yang baik (governance).
Cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini secara garis besar memuat 4 hal utama yaitu i) nilai-nilai dasar dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, ii) kerangka dasar kebijakan pengembangan, iii) strategi dan rencana aksi, dan iv) kerjasama dan koordinasi, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
 
cetak-biru-small-24052019.JPG
 Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah
 

Fungsi Bank Indonesia adalah sebagai regulator pasar uang syariah. Disamping itu, dibutuhkan fungsi baru, yaitu fungsi akselerasi dan inisiasi, terutama saat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menerapkan pendekatan ekosistem. Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah saat ini sudah ada namun belum terbangun secara sistematis. Untuk itu, dalam konsep cetak biru ini, peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah meliputi fungsi sebagai Akselerator, Inisiator dan Regulator (AIR).

Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, tidak dapat dijalankan secara parsial. Sektor keuangan tidak dapat berkembang optimal tanpa pertumbuhan yang baik di sektor ekonomi. Di era saat ini, peran riset, asesmen dan edukasi menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Demikian juga, kerjasama yang erat antar institusi semakin dibutuhkan dalam menjalankan strategi dan program sehingga lebih efektif. Karena itu, cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibangun dalam 3 (tiga) pilar yang meliputi:
 
  • Pilar 1 – Pemberdayaan Ekonomi Syariah
  • Pilar 2 – Pendalaman Pasar Keuangan Syariah
  • Pilar 3 – Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi
Saat ini telah berjalan proses penyerapan kerangka dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam platform kebijakan ekonomi nasional. Salah satunya melalui forum Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite yang telah terbentuk pada tanggal 3 November 2016 berdasarkan Peraturan Presiden No. 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. KNKS ini diketuai oleh Presiden Republik Indonesia dan beranggotakan 10 kementerian dan instansi terkait yaitu Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Agama, LPS, OJK, MUI. Dalam perkembangannya, kerangka dasar cetak biru Ekonomi dan Keuangan Syariah yang disusun oleh Bank Indonesia diatas telah diusulkan untuk menjadi kerangka dasar strategi nasional dengan beberapa penyesuaian sejalan dengan ruang lingkup dan kewenangan dari seluruh institusi yang tergabung sebagai anggota dalam forum KNKS.
 

Urgensi Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Bank Indonesia memandang perlu melakukan pembaharuan pendekatan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Selama ini, upaya pengembangan keuangan syariah telah berlangsung cukup lama, sejak awal tahun 1990, namun perkembangan keuangan syariah tumbuh masih belum secepat yang diharapkan. Karena itu, dilakukan pembaharuan pendekatan, yang diawali dengan perubahan paradigma bahwa perkembangan sektor keuangan syariah sangat ditentukan oleh keberhasilan pengembangan sektor usaha dan perdagangan, yang selanjutnya kita sebut sebagai sektor ekonomi syariah, mengikuti paradigm "money follow the trade".
 
pemberdayaan-ekonomi-syariah-small.png 
 
 Pemberdayaan Ekonomi Syariah
 

Konsep money follow the trade ini berangkat dari pemahaman bahwa uang memainkan peran sosial (social role) dan uang mesti diinvestasikan pada kegiatan yang bertujuan mendorong keadilan sosial dan ekonomi serta memberi nilai tambah bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Berbeda dengan konsep konvensional yang memungkinkan uang dijual atau disewakan untuk mendapatkan nilai lebih (surplus value by itself), uang dalam konsep syariah hanya dapat diperoleh dari investasi dan perdagangan yang halal (lawful) dan berprinsip berbagi risiko dan keuntungan (Ayub, 2002). Karena uang dalam Islam hanya bisa diperoleh dari hasil perdagangan barang maupun jasa, karena itu strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah harus diikuti strategi kebijakan pengembangan sektor ekonomi.

Hal lainnya yang menyebabkan Bank Indonesia perlu melakukan penyusunan blueprint yang mencakup area ekonomi dan keuangan syariah secara komprehensif adalah mengantisipasi pengaruh volatilitas perkembangan perekonomian global terhadap stabilitas perekonomian domestik. Pendekatan baru ini dinilai strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi secara internal sekaligus merespon secara terstruktur tantangan eksternal. Perekonomian global dalam diwarnai siklus turmoil yang makin besar, terutama sejak Great Depression tahun 1930an dan keruntuhan Bretton Wood System tahun 1971 yang menghapus convertibility USD dengan emas. Kondisi ini akhirnya melahirkan kesimpulan Joseph A Schumpeter bahwa “economic progress in capital society means turmoil”. Kondisi turmoil ini terus berlanjut dan efeknya menyentuh perekonomian domestik. Pada dua dekade terakhir, Indonesia mengalami efek negatif secara langsung dari kondisi krisis di regional berupa krisis keuangan Asia tahun 1998 dan saat krisis keuangan global tahun 2008.
 
Setelah krisis keuangan global 2008, perekonomian masih terkena dampak negative. World Bank, dalam “World Economic Situation and Prospect 2017”, mengevaluasi perkembangan ekonomi global dan menilai masih terjebak dalam episode pertumbuhan yang tumbuh rendah secara berkepanjangan. IMF dalam World Economic Outlook 2017 menyampaikan sepanjang tahun 2016, ekonomi dunia hanya mampu tumbuh 3,1 persen dan diperkiraan akan tumbuh menjadi 3,5 persen di tahun 2017 dan 3,6 persen di 2018. Rendahnya pertumbuhan global ini disebabkan rendahnya investasi global yang mendorong melemahnya global productivity growth di berbagai negara, meningginya level hutang luar negeri secara agregat dan disertai turunnya secara gradual pertumbuhan perdagangan dunia, yang hanya mencapai 1,2 persen tahun 2016. Ironisnya, ekonomi yang tumbuh lambat ini masih berlangsung meski negara-negara maju telah melakukan injeksi likuiditis secara overdosisi, senilai lebih dari US 4 Triliun, untuk menghindari resesi global.
 

Menyikapi kelemahan sistem perekonomian global tersebut, Bank Indonesia menilai perlu semakin intensif mengembangkan sistem ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini didorong keyakinan sistem ini memiliki potensi sebagai sumber pertumbuhan baru, memperbaiki stabilitas ekonomi dan keuangan domestik sehingga dapat tumbuh secara lebih berkelanjutan dan lebih berkeadilan.

 

Nilai dan Prinsip Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Hal yang membedakan sistem ekonomi dan keuangan Islam dengan sistem ekonomi yang lain adalah berangkat dari sejumlah nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan nilai moral dan etika. Dalam bluepint ekonomi dan keuangan syariah ini, nilai-nilai ekonomi syariah dijabarkan meliputi kepemilikian, berusaha dengan berkeadilan, kerjasama dalam kebaikan dan pertumbuhan yang seimbang, dengan penjabaran sebagai berikut:
 
  1. Kepemilikan
    Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik absolut Allah (QS Yunus: 55,66; QS Ibrahim: 2).Adapun manusia berperan sebagai khalifah, yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya (QS Al Baqarah:195; QS Ali Imran: 180). Meskipun hakikatnya harta milik Allah, namun manusia mendapatkan hak atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga dan pemikirannya, berupa harta, baik yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun hibah atau warisan. Islam sangat menghormati hak kepemilikan pribadi sekaligus menjaga keseimbangan antara hak pribadi, kolektif dan negara. Pemahaman bahwa hakikat harta milik Allah penting dalam Islam karena Islam sangat menganjurkan kegiatan kedermawan.
  2. Berusaha dengan Berkeadilan
    Dalam konsep Islam, manusia didorong untuk giat berusaha (QS Al Jumuah:10; QS Al Isra: 12; QS An Nahl: 14;) dan mampu memanfaatkan segala sumber daya yang berlimpah yang telah diciptakan Allah untuk manusia (QS Al Baqarah: 29; QS Ibrahim: 34).
    Sebaliknya, pengakuan atas kepemilikan pribadi tidak diperbolehkan untuk menjadi dasar dari aktifitas akumulasi atau penimbunan harta kekayaan yang berlebihan (QS Al Humazah: 1-3). Islam menyadari manusia mempunyai kecenderungan (inherent) cinta terhadap harta (QS Ali Imron: 14; QS Al Fajr: 20; QS Asy Syura: 27; QS Al-Fajr-20). Oleh karena itu, maka kecenderungan manusia untuk menumpuk harta dikendalikan dalam Islam dan diarahkan untuk mendorong berkembangnya sedekah dan perniagaan (QS An Nisa: 29).
    Sementara tujuan individual atas hasil usaha ekonomi dibatasi agar tidak berlebihan, tujuan sosial diupayakan maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama (QS Al Hadid: 7; QS An Nur: 33; QS Al Baqarah: 267-268).
  3. Kerjasama dalam Kebaikan
    Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya didorong dalam Islam. Namun ekonomi yang dilakukan secara berjamaah, yaitu yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan dilandasi semangat tolong menolong dalam kebaikan (QS Al Maidah: 2) dan berkeadilan (QS Shaad: 24), adalah kegiatan ekonomi yang lebih mendapatkan perhatian luas dalam nilai-nilai Islam. Demikian juga, kompetisi tetap didorong namun tidak dalam bentuk yang negatif. Kompetisi dalam Islam berdasarkan kerjasama (co-operative competition) dengan semangat berlomba-lomba dalam menebarkan kebaikan (QS Al Baqarah: 148; QS Al Maidah: 48).
  4. Pertumbuhan yang Seimbang
    Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam Islam penting dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta selaku rahmatan lil ’alamin (QS Al Anbiya 107, QS Al Ankabut: 51). Karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah penting namun dengan menjaga keseimbangan dengan sisi kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam (QS Al Baqarah: 11,12).
 
prinsip-dasar-small-24052019.JPG
 
 Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah
 

Dalam pengembangan sistem ekonomi dan keuangan syariah, Islam meletakkan prinsip-prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Prinsip itu dijalankan dalam instrument zakat, dilarangnya riba dan maysir, berkembangnya ISWAF, dan muamalah, dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Zakat
    Zakat memiliki fungsi dalam menjalankan dua prinsip, yaitu:
    • Kewajiban membayar zakat untuk harta diatas batasan tertentu (nisab) yang tidak digunakan selama periode tertentu (satu tahun) berperan dalam memberikan efek pengendalian harta yang dimiliki secara individu agar mengalir menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.
    • Kewajiban menyantuni orang yang kurang beruntung melalui sejumlah tertentu (2,5%) dari zakat Distribusi pendapatan untuk menjamin inklusifitas seluruh masyarakat.
  2. Larangan Maysir
    Transaksi keuangan diwajibkan memiliki keterkaitan terkait erat sektor riil, melarang transaksi yang bersifat spekulasi dan tidak produktif.
  3. Larangan Riba
    Riba membuat aliran uang terhambat. Jenis usaha yang memiliki keuntungan dibawah nilai suku bunga (riba) akan sulit berkembang dan membatasi lapangan kerja. Bersamaan dengan pelarangan riba, Islam mendorong optimalisasi bisnis (jual beli) dan menerapkan prinsip berbagi risiko.
  4. Infak, Sedekah dan Wakaf (Iswaf)
    Islam mendorong partisipasi publik untuk terlibat dalam membangun ketahanan sosial melalui intrumen infak, sedekah dan wakaf. Hal ini mendorong proses menjaga keseimbangan dan kestabilan secara sosial dan menurunkan tingkat ketimpangan secara ekonomi dapat berjalan secara alami.
  5. Muamalah
    Transaksi muamalat berdasarkan kerjasama berkeadilan. Tidak boleh menimbulkan bahaya (dharar), tidak boleh menimbulkan pertaruhan/perjudian (gharar), tidak boleh tidak adil (dzalim), tidak memperdagangkan sesuatu yang diharamkan (muharramat), bebas dari asimetrik informasi dan moral hazard serta tidak menyimpang dari Medina Market Rules).

Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nilai-nilai ekonomi syariah yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan didasari oleh fondasi akidah, akhlaq dan syariat (aturan/hukum) dapat disarikan lebih lanjut dan diformulasikan menjadi 6 (enam) prinsip dasar (guiding principles) ekonomi dan keuangan syariah beserta 5 (lima) perangkat instrumennya . Keenam prinsip dasar tersebut memiliki keterkaitan dengan perangkat instrumen ekonomi dan keuangan syariah, dimana masing-masing instrumen memiliki fungsi yang mencerminkan penerapan keenam prinsip dasarnya.

Perangkat instrumen ekonomi dan keuangan syariah beserta masing-masing prinsip dasar sebagai fungsi yang terkait ialah sebagai berikut:

  1. Instrumen zakat
    Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratannya. Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar zaka yang berarti tumbuh, bersih dan baik (Qaradawi, 1999). Menurut istilah fikih, zakat mengacu pada bagian kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu, sehingga secara fikih makan zakat secara umum berarti pengeluaran yang diwajibakan atas harta tertentu kepada pihak tertentu dengan cara tertentu. Kajian akademik ini tidak akan menguraikan penjelasan aspek fikih zakat secara lengkap, namun hanya akan menjelaskan fungsi implementasi instrumen zakat dalam perekonomian secara makro . Instrumen zakat memiliki 2 (dua) fungsi yang menjadi prinsip dasar pertama dan kedua, yaitu:

    Prinsip Dasar-1: Pengendalian harta individu
    Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Prinsip dasar ini merupakan fungsi zakat yang tidak banyak dikemukakan secara eksplisit dalam pembahasan dan kajian lain. Namun demikian, prinsip ini merupakan fungsi ekonomi yang paling penting yang diemban oleh instrumen zakat . Berdasarkan fungsi ini, zakat akan mendorong harta yang tertumpuk dan tidak produktif untuk keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Alilran harta yang dikeluarkan tersebut dapat berupa investasi produktif pada sektor rill, maupun berupa infaq, shadaqah dan wakaf. Dengan mengalirnya harta secara produktif, kegiatan perekonomian akan terus bergulir secara terus menerus.

    Prinsip Dasar-2: Distribusi pendapatan yang inklusif
    Pendapatan dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusifitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Prinsip dasar ini merupakan fungsi instrumen zakat yang lebih dikenal secara umum. Berdasarkan prinsip ini dustribsi pendapatan dari masyarakat dengan harta di atas nisab kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, dalam hal ini masyarakat yang memiliki harta dibawah nisab, dapat tercipta.
    Zakat tidak hanya merupakan instrumen yang dapat berfungsi sebagai mekanisme distribusi pendapatan, namun juga sebagai mekanisme distribusi kesempatan. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat miskin akibat zakat yang disalurkan dapat digunakan untuk konsumsi, maka kesempatan untuk berusaha dan bekerja secara produktif juga akan tercapai. Keutamaan penyaluran zakat yang digunakan untuk mendukung konsumsi masyarakat yang tergolong dalam kelompok yang berhak menerima zakat ialah meningkatkan daya beli mereka, sehingga kegiatan konsumsi dapat terus berlangsung secara inklusif menopang permintaan yang pada gilirannya akan mendorong penyediaan supply barang dan jasa konsumsi tersebut.

  2. Instrumen pelarangan atas riba;
    Riba merupakan tambahan yang dipastikan. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Dalam konteks ini, riba yang sering kali diartikan secara langsung sebagai suku bunga, berfungsi sebagai hasil atau tambahan yang ditetapkan dimuka (ex-ante) secara pasti/tetap atas utilitas sejumlah dana. Hal ini dimungkinkan karena ekonomi konvensional menganggap bahwa uang adalah komoditas tersendiri sehingga memiliki harga-nya sendiri, yaitu suku bunga. Di lain pihak, ekonomi syariah memandang uang sebagai alat tukar yang tidak dapat diperdagangkan dengan sendirinya, sehingga sejumlah dana hanya dapat dianggap dapat mendatangkan hasil hanya jika dikaitkan oleh kegiatan sektor riil. Hal ini menyebabkan riba memiliki hubungan dengan maysir/perjudian seperti yang akan diuraikan pada instrumen selanjutnya.
    riba-menghambat-investasi.JPG 
    Riba yang berupa tambahan yang dipastikan, memperlihatkan adanya tansfer risiko dari suatu pihak ke pihak lain. Dalam hal kegiatan pinjam meminjam dengan dasar suku bunga, pihak yang meminjamkan meminta tambahan atas dana yang dipinjamkan secara pasti di awal transaksi. Pihak yang meminjamkan sama sekali tidak perlu terlibat dan bahkan tidak perlu mengetahui untuk apa dana yang dipinjamkan tersebut digunakan. Di lain sisi, pihak peminjam menanggung penuh risiko yang mungkin terjadi atas penggunaan dana tersebut. Jika dana tersebut dipakai untuk usaha di sektor riil, maka apapun hasil yang didapatkan pihak peminjam harus mengembalikan dana dengan tambahan (suku bunga) yang sudah ditetapkan oleh pihak yang meminjamkan.
    Berdasarkan hal tersebut, maka investasi sektor riil hanya dapat menguntungkan jika hasil yang didapatkan bernilai lebih tinggi dari suku bunga yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan investasi yang memberikan hasil di bawah suku bunga tidak akan layak (Gambar 1). Selain riba melanggar prinsip keadilan, dimana hanya satu pihak yang menanggung risiko, riba juga dapat menghambat bergulirnya kegiatan perekonomian, khususnya di sektor riil. Fenomena ini bahkan mendorong beberapa negara menerapkan suku bunga negatif dengan tujuan untuk mendorong investasi.
    Berdasarkan uraian di atas, maka instrumen pelarangan atas riba terkit dengan prinsip dasar yang ketiga yaitu:
    Prinsip Dasar-3: Bertransaksi produktif dan berbagi hasil
    Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko (risk sharing). Pelarangan atas riba akan meniadakan tambahan atas modal yang dipastikan di awal sehingga pemilik modal turut menanggung risiko dari kegiatan usaha. Peniadaan riba juga dapat memperbesar wilayah kelayakan investasi menjadi lebih optimal. Dari Gambar 1 terlihat bahwa peniadaan riba atau dalam hal ini suku bunga (i%) akan memperbesar wilayah investasi yang akan hidup sehingga mendorong pergerakan perekonomian untuk terus aktif dan pada gilirannya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Penerapan prinsip dasar ini akan mendorong kreativitas and produktifitas usaha untuk berlomba-lomba membuka peluang investasi di sektor riil.

  3. Instrumen pelarangan atas maysir atau perjudian
    Maysir atau perjudian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aktivitas perjudian yang secara umum diketahui seperti permainan judi di kasino, perjudian dengan bertaruh pada hasil suatu permainan atau perlombaan. Yang dimaksud dengan perjudian adalah suatu kegiatan yang bersifat spekulatif (mengandalkan probabilitas) dan bersifat tidak pasti dan tidak terkait dengan kegiatan produktif di sektor riil. Keterkaitan dengan sektor riil ini lah yang membedakan suatu kegiatan dikatakan investasi atau perjudian.
    Pada kegiatan investasi, maupun terdapat ketidakpastian terdapat kaitan antara penggunaan modal dan keuntungan/kerugian yang dihasilkan dengan kegiatan jual/beli barang dan jasa di sektor riil yang dapat bermanfaat untuk masyarakat lainnya. Sementara kegiatan perjudian juga melibatkan spekulasi yang mengandung ketidak pastian namun penggunaan modal dan keuntungan maupun kerugian yang dihasilkan tidak terkait dengan kegiatan sektor riil. Dalam hal ini, kegiatan spekulatif itu tidak mendatangkan manfaat bagi perekonomian dan hanya membawa hasil untuk pihak yang melakukan perjudian (Gambar 2).
    perbedaan-judi-dan-investasi.JPG
    Perbedaan Investasi dan Perjudian
    Berdasarkan hal tersebut di atas, maka instrumen pelarangan perjudian memiliki fungsi yang terkait dengan prinsip dasar yang keempat, yaitu:
     
    Prinsip Dasar-4: Transaksi keuangan terkait erat sektor riil.
    Ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi di sektor riil. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor riil yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Sektor keuangan ada untuk memfasilitasi sektor riil, seperti ungkapan money follow the trade dan tidak sebaliknya. Penerapan prinsip dasar ini akan menghindari financial bubble yang kerap terjadi pada ekonomi konvensional. Bahkan dalam ekonomi konvensional, sektor keuangan dapat berkembang atas beban (crowd out) sektor riil itu sendiri, seperti yang dikemukakan dalam salah satu paper dari BIS oleh Checcetti dan Kharroubi (2015).

  4. Instrumen infaq, shadaqah dan wakaf
    Jika dilihat dari sifatnya, instrumen infaq, shadaqah dan wakaf dibedakan dengan zakat karena berbeda dengan zakat yang merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dengan persyaratan tertentu; infaq, shadaqah dan wakaf memiliki sifat sukarela. Infaq merupakan sebagian harta yang dikeluarkan untuk suatu kepentingan. Infaq berasal dari kata nafaqa yang mempunyai arti keluar. Kata infaq artinya mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan yang baik (seperti misalnya memenuhi kebutuhan keluarga) maupun kepentingan yang tidak baik.
    Sementara shadaqah bersifat lebih luas yaitu mengeluarkan harta atau bantuan material maupun non material seperti misalnya menolong dengan tenaga dan pemikiran secara bersungguh-sungguh. Shadaqah berasal dari kata shidq yang berarti benar. Sedangkan wakaf merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas, seperti yang dituliskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002). Sama halnya dengan instrumen zakat, naskah akademik ini tidak akan menguraikan penjelasan aspek fikih infaq, shadaqah dan wakaf, namun hanya akan menjelaskan dalam konteks perekonomian secara makro.
    Instrumen infaq, shadaqah dan wakaf yang dikeluarkan secara sukarela untuk kepentingan masyarakat secara umum, dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi perekonomian jika dapat dikelola secara produktif dan optimal. Implementasi instrumen infaq, shadaqah dan wakaf memiliki fungsi yang terkait dengan prinsip dasar yang kelima, yaitu:
     
    Prinsip Dasar-5: Partisipasi sosial untuk kepentingan publik
    Sesuai dengan nilai ekonomi Islam dimana pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama (QS Al Hadid: 7; QS An Nur: 33; QS Al Baqarah: 267-268). Implementasi dari prinsip dasar ini jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian. Gambar 3 berikut memperlihatkan bagaimana pengelolaan dan implementasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf secara optimal dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah dicanangkan oleh PBB dalam rangka menjaga kelestarian dan kesinambungan hidup masyarakat dunia secara menyeluruh.
    ziswaf.JPG 
    Optimalisasi ZISWAF sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

  5. Instrumen aturan transaksi muamalah
    Empat instrumen sebelumnya pada dasarnya terkait dengan fungsi yang bekerja dalam suatu sistem perekonomian, namun belum secara langsung ataupun tidak sepenuhnya terkait dengan aturan-aturan yang berlaku dalam tiap-tiap transaksi muamalat dalam ekonomi syariah. Kepatuhan pada aturan-aturan ini menjadi persyaratan atas tercipatanya suatu perekonomian syariah yang didukung oleh keempat instrumen lainnya, karena tidak terpenuhinya persyaratan dari suatu transaksi akan mengganggu keseimbangan dan efektifitas implementasi prinsip dasar lainnya dalam suatu sistem perekonomian syariah. Perangkat aturan transaksi muamalah, khususnya transaksi dalam perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian tersebut adalah:
    1. Pelarangan atas gharar atau ketidakjelasan, segala unsur dalam transaksi harus transparan;
    2. Pelarangan atas dharar atau barang/hal yang membahayakan keselamatan, contoh: petasan, senjata (bukan milik negara);
    3. Pelarangan atas muharammat atau barang yang mengandung zat haram, seperti misalnya mengandung babi, bangkai, minuman memabukkan, dll;
    4. Pelarangan atas ke-dzalim-an atau ketidakadilan, transaksi tidak boleh merugikan atau mengeksploitasi satu pihak untuk keuntungan pihak lain;

    Kepatuhan atas instrumen aturan transaksi muamalah ini berkaitan dengan fungsi pada prinsip dasar keenam, yaitu:

    Prinsip Dasar-6: Bertransaksi atas dasar kerjasama dan keadilan
    Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kerjasama dan keseimbangan, setiap transaksi muamalah, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Aturan yang lebih khusus dalam mengatur transaksi perdagangan, telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah s.a.w pada saat Beliau s.a.w mengatur perdagangan yang berlangsung di pasar Madinah yang esensinya masih terus berlaku dan dapat diterapkan pada saat sekarang. Aturan Transaksi Pasar di Madinah yang ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w tersebut ialah antara lain (Iqbal dan Mirakhor, 2013):
    1. Kebebasan pertukaran; kebebasan agen ekonomi untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah, tidak ada paksaan dalam transaksi.
    2. Pasar merupakan tempat pertukaran; infrastruktur pasar dan sarana pertukaran yang lengkap dengan informasi terkait kuantitas, kualitas dan harga diberikan secara transparan. Menghindari ketidakjelasan/ambiguity (gharar); minimasi asymmetric information.
    3. Campur tangan dalam proses penawaran (supply) sebelum berada di pasar tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu kepentingan awal penjual maupun pembeli (tengkulak dilarang).
    4. Pasar bebas; tidak ada batasan area perdagangan (antar daerah, antar negara) tanpa tarif/pajak atau pun price control.
    5. Kelengkapan kontrak transaksi; setiap kontrak harus memuat hak dan kewajiban, pertukaran kepemilikan dan aturan lainnya secara lengkap. Mentaati kontrak dan menyampaikan kebenaran informasi merupakan suatu yang sakral.
    6. Kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum ditegakkan untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak.

Keterkaitan antar Prinsip Dasar dan Cara Islam Menghidupkan Ekonomi

Sama halnya dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang pada dasarnya merupakan turunan dari satu kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik absolut Allah, keenam prinsip dasar ekonomi syariah juga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat diterapkan secara parsial dan bersandar pada keseluruhan nilai-nilai ekonomi Islam tersebut. Implementasi interaksi keenam prinsip dasar secara simultan dan keseluruhan akan menghasilkan suatu sistem ekonomi syariah yang adil, inklusif dengan secara aktif melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pergerakan roda perekonomian yang berkesinambungan. Penerapan prinsip-prinsip dasar tersebut akan menghidupkan siklus perekonomian secara terus-menerus, bergulir mempergilirkan seluruh pelaku-pelakunya sesuai dengan kehendak Allah. Interaksi antar kelima instrumen dan antar keenam prinsip dasarnya dapat dipetakan pada Gambar 4.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, interaksi dan implementasi Prinsip Dasar-1 sampai Prinsip Dasar-5 pada dasarnya mempengaruhi aliran harta dan sumber daya dalam menentukan jalannya sistem perekonomian, sementara Prinsip Dasar-6 mengatur interaksi tiap-tiap transaksi individu di pasar yang merupakan interaksi antara produsen dan konsumen, maupun interaksi antar masing-masingnya. Pada Gambar 4 hal ini digambarkan dengan garis putus-putus di mana bagian yang di sebelah kiri memperlihatkan interaksi perekonomian secara sistem, sementara bagian di sebelah kanan memperlihatkan interaksi individu pelaku dalam transaksi muamalah dalam perekonomian.

Dimulai dari implementasi Prinsip Dasar-1 melalui instrumen zakat, harta yang tidak produktif berupa tanah, rumah/properti, emas, uang dan lain sebagianya yang berada di atas nisab yang telah ditentukan, akan didorong untuk mengalir baik sebagai investasi komersial yang mendatangkan profit atau keuntungan, maupun melalui instrumen infaq, shadaqah dan wakaf (ISWaf) seusai Prinsip Dasar-5 untuk kepentingan publik baik untuk mendukung kegiatan produktif maupun meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui penyaluran konsumtif. Penggambaran adanya pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) bersama dengan zakat harta, menunjukkan adanya kesamaan fungsi keduanya jika PBB dan PKB berlaku progresif dan tidak diberlakukan untuk rumah ataupun properti tempat tinggal yang pertama, dengan asumsi bahwa properti tersebut murni untuk memenuhi kebutuhan dasar.

prinsip-dasar.JPG
Keterangan: nomor dalam bulatan merah menandakan urutan prinsip dasarnya.

Konsep Cara Islam menghidupkan perekonomian

Selanjutnya, harta yang telah didorong mengalir tersebut tidak akan tidak akan mengalir secara optimal jika masih terdapat riba yang menunjukkan batas bawah investasi akan terjadi. Untuk itu pelarangan riba dengan fungsi sesuai Prinsip Dasar-3, akan membuka keran investasi secara maksimal. Namun demikian, fungsi Prinsip Dasar-3 masih tidak dapat menjamin bahwa seluruh harta yang didorong mengalir tersebut akan sampai pada kegiatan produktif di sektor riil tanpa adanya pelarangan atas maysir/judi melalui penerapan fungsi Prinsip Dasar-4, karena perjudian akan mengalihkan aliran harta tersebut kembali ke penumpukan awal. Hanya dengan fungsi Prinsip Dasar-4 lah seluruh transaksi di sektor keuangan akan mencerminkan transaksi di sektor riil baik untuk memfasilitasi kegiatan produksi maupun konsumsi.

Di sisi lain dari aliran harta yang sudah mengalir dari pelaku ekonomi dengan pendapatan cukup ataupun tinggi, instrumen zakat yang menjalankan fungsi dari Prinsip Dasar-2 akan memastikan bahwa masyarakat miskin pun dapat turut serta dalam roda perekonomian melalui peningkatan daya beli akibat penyaluran zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar konsumsi masyarakat berpendapatan rendah tersebut. Selanjutnya, melalui pemanfaatan dana sosial ISWaf disertai dengan program pendampingan dan peningkatan kapasitas (capacity building) seperti pada Gamabr 3, masyarakat penerima zakat pun (mustahik) akan mendapatkan kesempatan untuk turut berproduksi dan secara bertahap diharapkan akan dapat meningkat menjadi pembayar zakat (muzaki).

Peta perekonomian pada Gambar 4 juga memperlihatkan peran prinsip dasar ekonomi syariah pada komponen permintaan domestik, yaitu melalui konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) yang bersumber dari penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah (PAD), yang bermuara pada total pendapatan (Y). Dalam penggambaran ini sistem perekonomian yang dipetakan masih bersifat tertutup karena belum memperlihatkan komponen perekonomian terbuka seperti aliran ekspor (X) dan impor (M). Pada dasarnya pemetaan ini juga dapat mengakomodir perekonomian terbuka dimana sebagian permintaan domestik yang tidak dapat terpenuhi oleh produksi domestik, dipenuhi oleh barang impor. Sebaliknya, keunggulan produksi domestik yang sudah tidak dapat diserap lagi oleh permintaan domestik, dapat diperdagangkan ke luar negeri melaui ekspor.

Interaksi antara Prinsip Dasar-1, 2 dan Prinsip Dasar-5 melalui instrumen ZISWaf, pada dasarnya akan meningkatkan pertumbuhan yang tercermin dari peningkatan Production Possibility Frontiers (PPF) melaui peningkatan kedua faktor produksinya yaitu barang modal (investasi) dan barang konsumsi (grafik pada Gambar 2-2).

Secara umum implementasi instrumen dan prinsip dasar ekonomi syariah tidak merubah arah aliran dana pada perekonomian. Peran dari implementasi instrumen dan prinsip dasar ekonomi syariah lebih kepada penguatan instrumen dan mekanisme yang sudah ada dan berjalan pada konsep ekonomi umum. Jika dilihat dengan pendekatan kerangka Financial Programming and Policies (FPP) yang memperlihatkan interaksi antar komponen makroekonomi dan penggunannya dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi, ekonomi syariah juga dapat menggunakan instrumen yang serupa namun berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Gambar 2-3).

kerangka-fpp.JPG
Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Kerangka FPP

Sebagai contoh, ekonomi syariah juga memiliki konsep pembiayaan ekonomi melalui pembiayaan pemerintah maupun swasta melalui penerbitan sukuk pemerintah maupun sukuk korporasi. Di samping itu, pembiayaan sektor swasta juga dapat menggunakan beberapa akad pembiayaan sesuai kebutuhan seperti musyarakah maupun mudharabah untuk usaha bersama, ataupun ijarah dan murabahah untuk sewa dan jual beli. Lebih jauh lagi, penerapan prinsip syariah dengan perangkat instrumennya akan memperkuat instrumen yang sudah ada melalui instrumen ZISWaf yang mungkin selama ini termasuk dalam transfer antar rumah tangga. Namun demikian, mengingat ZISWaf memilik fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya melaui Prinsip Dasar-1,2 dan 5, maka hasil interaksi yang terjadi akan lebih kuat dibandingkan dengan transfer antar rumah tangga biasa. Utilisasi ZISWaf akan mendorong aliran transfer tersebut menjadi lebih berkesinambungan dan menciptakan basis sumber daya yang lebih luas akibat pembentukan aset produktif perpetual melalui wakaf. Hal inilah yang akan meningkatkan bais pembentukan barang modal yang lebih luas, mendorong kurva PPF keluar.

Di samping itu, penggunaan instrumen pembiayaan syariah juga akan memperkuat mekanisme pembiayaan ekonomi melalui penerapan Prinsip Dasar-3 dan Prinsip Dasar-4 yang menjamin stabilitas sistem akibat seimbangnya sektor keuangan dengan sektor riil, keseimbangan sektor produksi dengan sektor konsumsi, dan mekanisme berbagi risiko . Implementasi instrumen zakat melalui fungsi Prinsip Dasar-1 juga akan memperkuat mekanisme pembiayaan perekonomian dengan meminimasi penumpukan kekayaan ataupun aset yang tidak produktif untuk terus mengalir sebagai investasi di sektor riil.

 
Show Left Panel