Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada hari ini,  Selasa, 7 November 2006, memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga BI Rate sebesar 50 bps dari 10,75% menjadi 10.25%. Keputusan ini diambil setelah melakukan pembahasan mendalam, yang  mengevaluasi kondisi makroekonomi dan perkiraannya ke depan, mencermati  hasil-hasil berbagai survei ekspektasi konsumen dan produsen, prospek ekonomi moneter dalam dan luar negeri.

Keputusan RDG tersebut terutama didasari oleh adanya indikasi yang cukup kuat bahwa perbaikan ekonomi masih terus berlanjut yang disertai dengan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi.  Indikator awal makroekonomi triwulan IV-06 mengindikasikan pertumbuhan ekonomi masih meningkat didorong oleh terus meningkatnya net ekspor dan konsumsi.  Optimisme pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, juga terus membaik.  Pada bulan Oktober 2006,  inflasi IHK masih dalam tren menurun, tercatat sebesar 6,29% (yoy) dan secara kumulatif baru mencapai 4,96% (ytd). Sementara itu, inflasi inti menurun dan pada Oktober 2006 mencapai sebesar 6,86% atau relatif sama dengan rata-rata kondisi normal periode setelah krisis (2002 -2005) sekitar 7%.  Melihat perkembangan inflasi pada Oktober 2006, BI menilai bahwa dampak kenaikan BBM di 2005 sudah dapat tertanggulangi dan kebijakan moneter telah memitigasi dampak lanjutannya (second-round effect) pada ekspektasi inflasi di masyarakat.  Disamping itu, volatilitas nilai tukar selama bulan Oktober relatif rendah, ditopang oleh imbal hasil rupiah yang terjaga, risiko yang menurun dan tekanan kenaikan suku bunga global yang berkurang.

Dewan Gubernur juga menilai bahwa kebijakan penurunan BI Rate  sejauh ini masih direspon positif oleh pelaku ekonomi. Di pasar saham, IHSG terus meningkat didorong oleh arus masuk modal asing yang masih terjadi sejalan dengan persepsi positif dampak penurunan suku bunga terhadap prospek perekonomian. Kenaikan saham terjadi secara merata di seluruh kelompok saham. Persepsi positif tersebut juga terjadi di pasar obligasi pemerintah, tercermin pada yield SUN yang menurun meski terjadi penurunan kepemilikan asing.  Sementara itu, penyaluran kredit perbankan  mulai mengalami peningkatan yang semakin besar sejak Agustus 2006. Dalam bulan September 2006, kredit meningkat sebesar Rp 18.5 triliun atau tertinggi dalam tahun 2006 dan secara kumulatif  selama tahun 2006 (ytd) tumbuh 7.9%. Rasio NPL baik gross maupun net terus menurun menjadi 8.5% dan 4.9 % dari posisi bulan Agustus 2006 sebesar 8.8% dan 5.0%.  Di sektor riil, sinyal penurunan BI Rate terus mendorong peningkatan keyakinan konsumen dan optimisme produsen terhadap perbaikan ekonomi.  Selain itu, penurunan BI Rate juga mendukung dunia usaha dalam memperoleh alternatif pembiayaan non-bank yang semakin murah (asset price channel).

Di sisi lain, Dewan Gubernur mencatat bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam perekonomian ke depan.  Peningkatan kapasitas produksi ditengarai masih lambat walaupun sudah menunjukkan perbaikan, sehingga sisi penawaran secara keseluruhan dalam perekonomian masih di bawah harapan. Sementara itu, terdapat indikasi tren menurun pada harga komoditas dunia,  dan tren meningkat pada  impor barang konsumsi, yang dapat mempengaruhi kinerja neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan. Dari aspek pembiayaan, respon perbankan terhadap penurunan BI-Rate  secara umum masih membutuhkan waktu penyesuaian (time lag) dalam bentuk penurunan bunga kredit, terkait dengan penyelesaian NPL perbankan dan proses internal di masing-masing bank.

Ditengarai pula bahwa masih ada indikasi tekanan inflasi pada tahun 2007, yang dicerminkan oleh laju inflasi inti (core inflation), sebagai komponen persisten dalam inflasi IHK, yang masih tinggi dan belum turun secara signifikan dari rata-rata historisnya paska krisis.   Sumber inflasi diperkirakan akan berasal dari pertumbuhan ekonomi yang cenderung masih belum berimbang karena masih lambatnya perbaikan di sisi kapasitas produksi (supply) dan penyediaan infrastruktur, walaupun secara keseluruhan perekonomian sudah mulai berada pada fase ekspansi. 

Dengan mempertimbangkan rincian perimbangan risiko diatas, Dewan Gubernur juga berpandangan bahwa kebijakan moneter kedepan perlu terus dilakukan secara lebih terukur dan berhati-hati untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dalam jangka menengah-panjang dan memantapkan momentum pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.

Jakarta, 7 November 2006
Direktorat Perencanaan  Strategis
dan Hubungan Masyarakat

Budi Mulya
Direktur