KONTAK BI | FAQ | KAMUS | LINKS | PETA SITUS | ENGLISH
 
Home > Ruang Media > Siaran Pers
Siaran Pers
Judul Statement Kebijakan Moneter Gubernur Bank Indonesia Mengenai Evaluasi Perkembangan Ekonomi 2005, Prospek, Dan Arah Kebijakan Bank Indonesia
Sumber Data Biro Hubungan Masyarakat Tanggal6-12-2005 Hits6537
Contact Biro Humas, Telp : (62-21) 381-7317 Fax : (62-21) 350-1867, E-mail : humasbi@bi.go.id
Lampiran
No.7/104 /PSHM/Humas

Pada hari ini, Selasa, 6 Desember 2005, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia telah membahas mengenai asesmen perkembangan perekonomian Indonesia tahun 2005, prospek perekonomian tahun 2006 - 2007, dan arah kebijakan moneter Bank Indonesia. Dalam rapat tersebut, Dewan Gubernur Bank Indonesia memandang bahwa :

Evaluasi Perkembangan Ekonomi 2005

Secara umum perekonomian Indonesia 2005 menghadapi tantangan yang cukup berat. Kondisi perekonomian global yang kurang menguntungkan, terutama meningkatnya harga minyak dunia dan siklus pengetatan kebijakan moneter global menyebabkan upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro mengalami gangguan yang cukup berarti.

Ketergantungan kegiatan ekonomi domestik pada impor menyebabkan kondisi perekonomian secara struktural cukup rentan terhadap perubahan kondisi eksternal. Ekspansi ekonomi menjadi lebih lambat ketika kegiatan investasi terkendala oleh membumbungnya biaya produksi akibat kenaikan harga BBM dan belum tuntasnya berbagai peraturan-peraturan di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, kegiatan konsumsi juga mengalami penurunan karena melemahnya daya beli masyarakat dan mulai meningkatnya suku bunga. Di sisi lain, kinerja ekspor juga belum begitu menggembirakan seiring dengan kondisi permintaan global yang menurun dan melemahnya daya saing. Untuk keseluruhan tahun 2005, Bank Indonesia memperkirakan bahwa perekonomian tumbuh sekitar 5,3 - 5,6%.

Dari sisi stabilitas makroekonomi, gejolak eksternal kenaikan harga minyak dunia dan siklus pengetatan moneter global sangat berpengaruh pada kestabilan makroekonomi domestik. Kenaikan harga minyak dunia telah menyebabkan lonjakan kenaikan permintaan valas di pasar domestik. Kondisi ini diperberat oleh penyesuaian portfolio investor asing merespon perubahan suku bunga luar negeri dan masih terbatasnya Foreign Direct Investment (FDI).  Dalam pasar valas kita yang masih relatif tipis, kedua gejolak tersebut menciptakan volatilitas nilai tukar Rupiah yang cukup tajam. Depresiasi nilai tukar dan kenaikan harga BBM pada akhirnya telah menyebabkan peningkatakan inflasi secara signifikan. Dengan perkembangan ini, Bank Indonesia memperkirakan laju inflasi pada tahun 2005 akan mencapai sekitar 18%. Sementara pada akhir tahun 2005 inflasi inti diperkirakan mencapai 9,5%. 

Di tengah berbagai risiko di atas, sektor perbankan secara umum masih mampu menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Fungsi intermediasi perbankan terus menunjukkan perbaikan. Sampai dengan Oktober 2005, kredit yang disalurkan telah tumbuh 21%. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa target penyaluran kredit yang telah ditetapkan untuk tahun 2005 sebesar 22% diperkirakan akan tercapai. Namun demikian, meningkatnya risiko kredit seiring dengan naiknya suku bunga dan risiko di sektor riil telah meningkatkan rasio NPL. Sampai dengan bulan Oktober 2005, NPL gross mencapai 8,4%, atau net 4,7%.  Ke depan, peningkatan risiko kredit ini semakin perlu diwaspadai oleh perbankan.

Prospek Perekonomian 2006

Menginjak tahun 2006, Bank Indonesia memandang bahwa tantangan utama adalah bagaimana mengembalikan stabilitas makroekonomi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat dan investor tentang prospek perekonomian kita ke depan.  

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi global yang relatif tetap, serta memperhatikan kedalaman permasalahan yang ada di tahun 2005, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih bertumpu pada konsumsi, yang terutama bersumber dari meningkatnya pengeluaran pemerintah dan mulai pulihnya daya beli masyarakat sejalan dengan rencana kenaikan gaji dan upah minimum. Dengan asumsi bahwa investasi pemerintah di sektor infrastruktur dan migas mulai berjalan, serta berbagai UU yang memberikan insentif pada dunia usaha seperti UU pajak akan mulai efektif pada pertengahan tahun, sejak triwulan III-2006, pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih banyak didorong oleh investasi. 

Siklus perbaikan pertumbuhan ekonomi sejak kuwartal III-2006 juga didukung oleh proyeksi semakin turunnya tingkat inflasi yang diperkirakan mencapai sekitar 8% dalam tahun 2006. Perkiraan ini didukung oleh asumsi determinan-determinan inflasi lebih terkendali seperti nilai tukar yang stabil, tingkat pertumbuhan yang masih di bawah kapasitasnya, dan kenaikan administered prices yang minimal.

Di sisi pembiayaan ekonomi, kenaikan suku bunga domestik akan memaksa sektor perbankan untuk melakukan penyesuaian di kedua sisi neraca. Pada sisi aktiva kenaikan suku bunga kredit berisiko meningkatkan NPL, sementara pada sisi pasiva, biaya dana menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut akan dapat mempengaruhi kinerja perbankan dan risiko menurunnya fungsi intermediasi perbankan. Oleh sebab itu, kebijakan Bank Indonesia di bidang perbankan akan diarahkan untuk memberikan ruang gerak agar fungsi intermediasi dapat terus berlangsung, seperti peninjauan kembali terhadap PBI 7/2/2005 mengenai Kualitas Aktiva Bank Umum.  Di sisi lainnya, upaya penguatan sistem perbankan seperti penerapan good corporate governance dan perhitungan permodalan berdasarkan Basle II akan segera diterapkan.  Dalam konteks konsolidasi perbankan, Bank Indonesia akan mengkaji 'single presence policy' dalam kepemilikan bank.

Arah Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Asesmen perkembangan ekonomi s.d. bulan November 2005 memperlihatkan bahwa ke depan di tahun 2006 dan 2007 inflasi IHK diperkirakan menurun.

Dalam rangka tetap membawa ekspektasi inflasi kedepan ke arah sasaran inflasi jangka menengah, untuk itu, Bank Indonesia akan konsisten mempertahankan stance kebijakan moneter yang cenderung ketat, dengan mengoptimalkan berbagai instrumen yang ada. Dalam hubungan ini, Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps), menjadi 12,75%.

Kenaikan BI Rate tersebut dipandang masih mampu menyeimbangkan upaya menjaga kelangsungan proses pemulihan ekonomi. Selain itu, tingkat BI Rate tersebut juga dinilai masih dapat menjaga kestabilan kondisi pasar keuangan dan proses penyesuaian pelaku ekonomi dalam merespon kenaikan harga BBM dan pengaruh dari sektor eksternal.


Jakarta, 6 Desember 2005
Direktorat Perencanaan Strategis dan
Hubungan Masyarakat
 
Halim Alamsyah
Direktur


Apakah Artikel ini memberikan informasi
berguna bagi anda?
Nilai halaman ini:  Jelek Bagus
Komentar: