Bank Indonesia akan terus melakukan penyempurnaan infrastruktur sistem pembayaran seiring dengan semakin pesatnya perkembangan sistem pembayaran global. Penyempurnaan yang dilakukan menyangkut aspek regulasi, teknologi hingga kompetensi sumber daya manusia. “BI menyadari sepenuhnya bahwa fungsi sistem pembayaran sangatlah kritikal dalam membantu memperlancar arus dana suatu perekonomian,” papar Deputi Gubernur BI R. Maulana Ibrahim dalam pengantar Laporan Tahun Sistem Pembayaran Tahun 2005 yang dirilis, belum lama ini.
Lebih lanjut dikatakan R. Maulana Ibrahim, kelancaran transmisi dana dalam sistem ekonomi merupakan faktor keberhasilan terciptanya stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan efektifitas kebijakan moneter. BI menyadari peningkatan perputaran ekonomi jelas menuntut pula dukungan sistem pembayaran yang cepat, aman, efisien dan handal. Guna menopang perkembangan perekonomian nasional itu, arah kebijakan BI dalam sistem pembayaran difokuskan atas tiga pilar.
Adapun ketiga pilar itu yakni upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang kartal yang berkualitas seperti layak edar, jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu serta mengurangi meluasnya pengedaran uang palsu. Pilar kedua yakni upaya BI mengembangkan sistem pengedaran yang aman, handal dan efisien. Sedangkan pilar ketiga yakni mendorong layanan kas prima dengan meningkatkan pelayanan ke pemangku kepentingan (stakeholder) eksternal.
R. Maulana Ibrahim mengakui ditengah upaya BI terus meningkatkan kualitas sistem pembayaran nasional, masih menyisakan beberapa isu krusial yang perlu mendapat perhatian dan penanganan intensif. Ia mencontohkan di bidang alat pembayaran tunai muncul kasus pemalsuan uang yang kian marak. BI juga menyadari keterbatasan jangkauan peredaran uang untuk daerah terpencil dan perbatasan. Selain juga disadari pentingnya manajemen distribusi uang dalam sistem perbankan. “BI berupaya mengambil terobosan penyelesaian permasalahan tersebut,” tandas DG BI yang mengurusi sistem pembayaran nasional ini. (***)