Proses Perumusan Kebijakan - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
28 Juni 2017

PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN

Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengeluarkan peraturan/kebijakan perlu memastikan proses perumusan kebijakan dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan output kebijakan yang kredibel dan memenuhi prinsip akuntablitas publik. Untuk meningkatkan kualitas kebijakan, perumusan kebijakan harus memenuhi prinsip-prinsip yakni: (i) berdasarkan riset, (ii) berorientasi ke depan, (iii) tata kelola yang baik, (iv) mempertimbangkan dampak antar kebijakan, dan (v) memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia telah dilaksanakan secara sistematis, Bank Indonesia menetapkan kerangka kerja kebijakan yang terintegrasi antara kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, serta dukungan kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan internasional. Terkait proses perumusan kebijakan, peningkatan fokus pada aspek governance diharapkan dapat menghasilkan kebijakan Bank Indonesia yang lebih efektif, kredibel, dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

Di samping itu, proses perumusan kebijakan dikomunikasikan kepada publik untuk meningkatkan kredibilitas pengaturan/kebijakan yang dihasilkan. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, dibuka kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rumusan pengaturan. Hal tersebut diharapkan dapat menjembatani komunikasi kebijakan di awal dan meningkatkan efektivitas dalam implementasi kebijakan ke depan.

Show Left Panel