Perlindungan Konsumen - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
28 Maret 2017

PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Tren perkembangan sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai terus mengalami peningkatan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Salah satunya didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang sangat pesat sehingga menciptakan berbagai inovasi yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi sistem pembayaran secara elektronis dimana saja dan kapan saja.

Inovasi tersebut antara lain layanan finansial melalui mesin dan kartu ATM/Debet, kartu kredit, uang elektronik (e-money), transfer dana, kemudahan dalam mendapatkan uang tunai serta berbagai layanan payment gateway/payment processor yang saat ini tumbuh subur di Indonesia. Berbagai layanan tersebut telah membantu masyarakat dalam memperoleh akses finansial dengan lebih mudah. Berbagai produk finansial tersebut telah berkembang dengan pesat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keseharian kita.

Berbagai kemudahan serta keragaman layanan sistem pembayaran yang dibarengi dengan peningkatan transaksi dalam jasa sistem pembayaran tersebut tentunya membawa konsekuensi tidak saja bagi konsumen namun juga bagi penyelenggara maupun otoritas di bidang sistem pembayaran. Konsumen menginginkan adanya informasi yang akurat dan jelas mengenai manfaat dan risiko mengenai jasa sistem pembayaran. Hal tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam menggunakan jasa sistem pembayaran.

Untuk menjawab hal tersebut dibentuk divisi yang khusus menangani perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yaitu Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran yang mulai berdiri pada 1 Agustus 2013. Pembentukan divisi ini dilatarbelakangi oleh makin meningkatnya transaksi dalam sistem pembayaran serta sebagai bentuk kepedulian terhadap seluruh konsumen sistem pembayaran. Fungsi divisi ini adalah edukasi, konsultasi dan fasilitasi. Kegiatan ini pada akhirnya dapat membantu konsumen yang ingin meminta informasi dan/atau penanganan permasalahan sistem pembayaran.

 

I. DEFINISI
Perlindungan Konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa SP

 

II. FUNGSI
Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran memiliki 3 fungsi yaitu:

  1. Edukasi diberikan kepada konsumen yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai produk-produk sistem pembayaran yang dilakukan secara aktif oleh BI melalui melalui media masa ataupun edukasi dan sosialisasi mengenai produk jasa SP kepada masyarakat , akademisi, mahasiswa, sekolah sekolah dll.
  2. Konsultasi dilakukan terkait dengan permasalahan penggunaan produk SP dari masyarakat, penyelenggara SP melalui telepon, e-mail, surat menyurat maupun datang secara langsung
  3. Fasilitasi dilakukan terhadap sengketa antara konsumen dengan penyelenggara jasa SP yg berindikasi adanya kerugian financial bagi konsumen. Fasilitasi dilakukan dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, memotivasi.

 

III. CAKUPAN
Layanan dan/atau produk jasa sistem pembayaran yang termasuk dalam perlindungan konsumen jasa SP adalah:

  1. Penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana
  2. Kegiatan transfer dana
  3. Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Kartu ATM/Debet & Kartu Kredit)
  4. Kegiatan uang elektronik
  5. Kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah
  6. Penyelenggaraan SP lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan BI

 

IV. SUBYEK dan PRINSIP
Subyek PK adalah konsumen akhir yaitu pemegang kartu ATM/Debet, kartu kredit, uang elektronik, pengirim dan penerima transfer dana dll.
 
Prinsip PK adalah :
  1. Keadilan dan Keandalan
  2. Transparansi
  3. Perlindungan data dan/atau informasi konsumen
  4. Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif

 

V. MEKANISME
alur_PK-update.png
VI. PERSYARATAN PENGADUAN ke BANK INDONESIA
Tidak semua pengaduan dapat ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia, pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia memilki syarat sebagai berikut:
 
  1. Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara dan telah ditindaklanjuti
  2. Tidak terdapat kesepakatan antara konsumen dengan penyelenggara
  3. Merupakan masalah perdata yang tidak sedang dalam proses atau belum diputus oleh lembaga mediasi, arbitrase atau peradilan
  4. Konsumen mengalami kerugian finansial
 
VII. HUBUNGI KAMI
bicara_sp-update.png



 
 
Show Left Panel