BI Dorong Peningkatan Kompetensi SDM untuk Memperkuat Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
20 November 2017

Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan lembaga-lembaga terkait mendorong peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memperkuat pelaksanaan tugas di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR). Langkah ini antara lain dilakukan melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang SPPUR. Setelah melalui tahapan proses perumusan, verifikasi internal, prakonvensi, dan verifikasi eksternal oleh Kemnaker, Rancangan SKKNI dan KKNI Bidang SPPUR akan dibakukan melalui kegiatan Konvensi Nasional yang dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng pada Rabu (8/11) di Jakarta. Adapun peserta konvensi melibatkan industri dan asosiasi yang bergerak di bidang SPPUR, serta akademisi, lembaga sertifikasi profesi, dan instansi lain yang relevan dengan cakupan penyusunan standar kompetensi kerja di bidang SPPUR.

Dalam menjalankan mandatnya untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang aman, lancar dan efisien, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, baik dari Perbankan maupun Lembaga Selain Bank (LSB) merupakan salah satu pondasi yang harus terbangun dengan kokoh, selain pengembangan di sisi infrastruktur. SDM yang berkualitas tersebut meliputi kompetensi yang mumpuni dari sisi kemampuan teknis, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) dan praktik bisnis terbaik (best practices), yang senantiasa memperhatikan aspek etika bisnis dan perlindungan konsumen. Untuk itu, peningkatan dan standardisasi kompetensi kerja dalam kegiatan SPPUR menjadi sangat strategis dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Demikian disampaikan Deputi Gubernur BI, Sugeng dalam sambutannya.

Pada tahun 2017, Bank Indonesia menginisiasi penyusunan SKKNI dan KKNI di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah. Dalam proses penyusunannya, Bank Indonesia mengacu pada sistem standardisasi kompetensi kerja nasional yang telah diatur dan dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Hal ini dilakukan agar seluruh tahapan penyusunan memiliki kualitas yang optimal dan senantiasa dijaga dengan tata kelola yang govern. Pengembangan standar kompetensi kerja merupakan tuntutan dan keniscayaan seiring perkembangan yang pesat di industri SPPUR baik dari segi volume transaksi pembayaran maupun model bisnis yang semakin beragam. Bank Indonesia berkepentingan untuk memastikan bahwa perkembangan industri SPPUR didukung oleh SDM yang kompeten.

Konvensi Nasional merupakan tahapan akhir penyusunan rancangan SKKNI dan KKNI, sebelum kemudian ditetapkan lebih lanjut masing-masing oleh Menteri Tenaga Kerja dan Gubernur Bank Indonesia. Adapun cakupan materi pada rancangan SKKNI dan KKNI Bidang SPPUR terdiri dari 7 (tujuh) sub bidang, yaitu Pengelolaan Transfer Dana, Penatausahaan Surat Berharga Nasabah, Pengelolaan Uang Tunai (Cash Handing), Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA), Setelmen Transaksi Tresuri, dan Setelmen Pembayaran Transaksi Trade Finance. SKKNI dan KKNI Bidang SPPUR yang telah ditetapkan, selanjutnya akan menjadi acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi SDM pelaku SPPUR di Indonesia.

Sebelum diimplementasikan, Bank Indonesia bersama dengan industri dan otoritas terkait akan melakukan sosialisasi dan memberikan masa transisi yang cukup untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi tersebut secara luas, dengan memperhatikan kesiapan industri dan perangkat organisasi penunjang sertifikasi. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan teknologi dan praktek bisnis, maka standar kompetensi akan dikaji ulang secara berkala untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan teknologi, praktek bisnis dan kebijakan terkini.

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel