Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
20 September 2017
 PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT)
 

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PP TPPT), Bank Indonesia ditunjuk sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam sistem pembayaran dan KUPVA BB, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai ketentuan terkait pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang mengadopsi rekomendasi dan standar internasional secara lebih komprehensif yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang dikenal dengan Rekomendasi 40 FATF.

Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia wajib menerapkan Program APU dan PPT secara optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melainkan juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi Penyelenggara maupun pengguna jasa dari berbagai risiko yang mungkin timbul.

Bank Indonesia senantiasa secara aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian RI, dan instansi terkait lainnya untuk mewujudkan rezim APU dan PPT yang lebih optimal.

 
PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TPPU DAN TPPT (NATIONAL RISK ASSESSMENT)
Pada tahun 2015, PPATK bersama dengan stakeholders lainnya telah menerbitkan dokumen penilaian risiko nasional terhadap TPPU dan TPPT (National Risk Assessment on Money Laundering/NRA on ML and TF) yang didasarkan atas kajian komprehensif dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Penilaian risiko nasional (National Risk Assessment/NRA) merupakan suatu kegiatan terorganisasi dan sistemik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber dan metode pencucian uang dan pendanaan terorisme, kelemahan dalam sistem anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta kerawanan lainnya yang dihadapi yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung pada negara tertentu yang melaksanakan penilaian. Tujuan NRA adalah:
  • Memberikan masukan untuk perbaikan potensial rezim APU dan PPT, termasuk melalui perumusan atau kalibrasi kebijakan APU dan PPT nasional
  • Membantu dalam memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya APU dan PPT oleh pihak yang berwenang, termasuk memberikan masukan dalam setiap penilaian risiko yang dilakukan secara parsial oleh setiap stakeholder
  • Memberi masukan dalam penilaian risiko APU dan PPT yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa

Dokumen Penilaian Risiko Indonesia Terhadap TPPU dan TPPT dapat diunduh disini.

 
PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TERHADAP TPPU (SECTORAL RISK ASSESSMENT)
Sebagai tindak lanjut dari NRA tersebut dan salah satu langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka mitigasi risiko terjadinya TPPU dan TPPT di Sektor KUPVA BB dan PTD adalah dengan melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT secara mendalam khusus terhadap Sektor KUPVA BB dan PTD. Tujuan penilaian risiko pada sektor KUPVA BB dan PTD dimaksudkan untuk:
  • mengidentifikasi dan menganalisis ancaman TPPU dan TPPT di sektor KUPVA BB dan PTD, mencakup: jumlah kasus TPPU dan TPPT dan jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
  • mengidentifikasi kerentanan dan dampak pencucian uang dan pendanaan terorisme apabila dilakukan melalui sektor KUPVA BB dan PTD; dan
  • menganalisis key risk pencucian uang dan pendanaan terorisme, mencakup: pemetaan risiko pada pengguna jasa, wilayah, dan produk di sektor KUPVA BB dan PTD dengan formulasi faktor risiko mencakup ancaman (threat) kerentanan (vulnerability), dan dampak (consequence).

Dokumen Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment) Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) Dan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (file terlampir).

 
KETENTUAN TERKAIT APU dan PPT
 
LINK KE SITUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN APU dan PPT
  1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  2. Financial Action Task Force on Money Laundering
  3. Asia Pacific Group on money Laundering
  4. Bank for International Settlements
  5. Egmont Group of Financial Intelligence Units
  6. United Nations
  7. European Union
  8. Council of Europe
  9. Caribbean Financial Action Task Force
 

 

Show Left Panel