FAQ - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
17 Agustus 2017
FAQ KEUANGAN INKLUSIF

 

Frequently Asked Question (FAQ) adalah layanan yang akan menginformasikan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengunjung. Layanan ini juga akan bertindak sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan ataupun pertanyaan seputar keuangan inklusif. Guna mengakomodir hal tersebut, layanan ini akan terhubung dengan Contact Center BICARA sebagai pusat layanan informasi terkait Bank Indonesia.

 

1. Apakah yang dimaksud dengan keuangan inklusif?

Hak setiap individu untuk memiliki akses penuh terhadap layanan keuangan yang berkualitas secara tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya terjangkau sebagai penghormatan penuh atas martabat pribadinya. Keuangan inklusif lebih difokuskan kepada kelompok in the bottom of the pyramid yaitu kelompok miskin berpenghasilan rendah, pekerja migran, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan lain-lain yang umumnya unbanked.

2. Apa strategi peningkatan keuangan inklusif?

Peningkatan keuangan inklusif di Indonesia dilakukan atas dasar Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang disusun oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Sekretariat Wakil Presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dimana program-programnya disusun berlandaskan pada Principles for Innovative Financial Inclusion (G20).

3. Siapa sajakah stakeholders yang terlibat?

Pemerintah, kementerian-kementerian yang memiliki program yang bertujuan untuk membantu masyarakat kecil, miskin, dan UMKM, regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kemenkominfo, PPATK, dan sebagainya), serta pihak swasta seperti lembaga keuangan formal, perusahaan telekomunikasi, dan sebagainya.

4. Bagaimana cara mengukur tingkat keuangan inklusif?

Dimensi pengukuran yang digunakan Bank Indonesia untuk mengukur pengembangan keuangan inklusif adalah:

  • Dimensi Akses –  untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank. Indikator pengukuran dimensi akses adalah:
     Jumlah Kantor Bank per 100.000 penduduk dewasa
     Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa
     Jumlah Kantor Bank per 1.000 km2
     Jumlah ATM per 1.000 km2
  • Dimenis Penggunaan – untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. Indikator pengukuran dimensi penggunaan adalah:
     Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga (Deposito, Tabungan, Giro) per 10.000 penduduk dewasa
     Jumlah Rekening Kredit per 10.000 penduduk dewasa
  • Dimensi Kualitas – untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Secara umum kategori yang dipergunakan dalam penyusunan indikator kualitas dapat dikelompokkan menjadi keterjangkauan (affordability), transparansi (transparency), kenyamanan (convenience), perlakuan yang sama (fair treatment), perlindungan konsumen (consumer protection), edukasi keuangan (financial education), indebteness dan pilihan lainnya (choice).
5. Mengapa edukasi keuangan dibutuhkan dalam upaya peningkatan keuangan inklusif?

Sebagian besar masyarakat kelompok in the bottom of the pyramid kurang mengerti bagaimana mengelola keuangan sederhana akibat tidak mengenal atau tidak mempunyai pengalaman mengenai jasa dan produk keuangan formal. Namun kelompok ini ditenggarai mampu menyimpan secara cash based (The Portfolio of the Poor) tapi tidak mempunyai produk dan sarana yang sesuai. Penyediaan sarana dan produk keuangan yang formal harus ditunjang dengan edukasi keuangan (two sides of the same coin). Hal ini, secara perlahan akan membantu mereka meningkatkan kapabilitas, membangun aset, serta masuk ke dunia keuangan dan ekonomi yang lebih luas.

6. Mengapa Bank Indonesia turut berperan dalam meningkatkan inklusifitas keuangan di Indonesia?

Membantu efektivitas 3 (tiga) pilar tugas Bank Indonesia, yaitu:

  • Moneter: kebijakan suku bunga yang umumnya melalui perbankan, dengan berbanknya semua masyarakat, maka kebijakan suku bunga akan sampai ke seluruh lapisan masyarakat dimanapun dan pada level apapun.
  • Sistem Pembayaran:  membantu efisiensi ekonomi  melalui pemanfaatan infrastruktur lingkungan sistem pembayaran oleh seluruh lapisan masyarakat, selain mengarahkan kepada masyarakat less-cash society yang lebih aman dan efisien bagi mereka.
  • Sistem Keuangan (Makroprudensial): masyarakat yang sebelumnya belum terlayani layanan perbankan dapat menjadi sumber dana retail baru, sehingga membantu menurunkan risiko likuiditas. Dengan menjadi wirausaha UKM baru, tentunya terjadi diversifikasi risiko kredit sehingga membantu menurunkan risiko kredit. Kedua hal dimaksud akan membantu mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan.
7. Apa sajakah program keuangan inklusif Bank Indonesia?

Beberapa program keuangan inklusif yang sedang dan akan dikerjakan oleh Bank Indonesia adalah:

  1. Edukasi keuangan, melalui simple financial diary, yaitu mengelola keuangan, termasuk didalamnya Gerakan Indonesia Menabung (GIM) dan peningkatan pemanfaatan produk TabunganKu.
  2. Layanan Keuangan Digital (LKD), penyediaan sarana layanan keuangan di sekitar masyarakat yang menggunakan agen dan teknologi seperti telepon genggam
  3. Financial Identity Number (FIN), penyediaan nomor unik yang dapat digunakan masyarakat unutk berhubungan dengan perbankan terutama kemudahan proses pembiayaan.
  4. Sistem Informasi Bagi Petani dan Nelayan (SIPN), penyediaan informasi yang spesifik dibutuhkan petani dan nelayan dengan menggunakan sarana telepon genggam.
  5. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pemerintah (GtoP), penyediaan sarana penyaluran bantuan pemerintah yang mempunyai nilai tambah dengan mengarahkan kepada account based (non-tunai).
  6. Remitansi, penyediaan sarana remitansi yang lebih instan, biaya murah dan mempunyai nilai tambah untuk melengkapi sarana remitansi yang telah ada.
8. Apakah manfaat dari keuangan yang semakin inklusif?
Bagi masyarakat antara lain :
  • Mempunyai sarana “keeping” dan “saving” uang yang aman dan terjamin.
  • Memperoleh peluang untuk masuk ke sistem ekonomi yang lebih luas dimulai  dengan memanfaatkan produk dan jasa dunia keuangan yang formal, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf kehidupannya.
  • Membuka peluang akses kepada pembiayaan, asuransi, dan layanan pembayaran (remitansi).
  • Membantu perubahan perilaku pengelolaan keuangan.
  • Membantu pemupukan aset.
Bagi Pemerintah, antara lain:
  • Membantu penurunan tingkat kemiskinan dan pemupukan aset.
  • Membantu peningkatan aktivitas ekonomi lokal.
  • Efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.
Bagi regulator makroprudensial dan mikroprudensial, antara lain:
  • Membantu menurunkan risiko likuiditas dan risiko kredit.
  • Membantu penurunan risiko sistemik.

Jika Anda masih memiliki pertanyaan atau aspirasi dan keluhan terkait keuangan inklusif di Indonesia dan program keuangan inklusif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Anda dapat menghubungi Contact Center BICARA seperti informasi di bawah ini :

 E-mail : bicara@bi.go.id
Telepon: (kode area) 500 131

Show Left Panel