Surat Edaran Bank Indonesian No. 14/ 38 /DASP tanggal 28 Desember 2012 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
23 Oktober 2014
Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesian No. 14/ 38 /DASP tanggal 28 Desember 2012 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank
Berlaku : 8 Juni 2013
  1. Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5302), Surat Edaran ini memuat pedoman standar penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank.
  2. Dalam menerapkan Program APU dan PPT, Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
    1. pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), yang terdiri dari:
      1. permintaan informasi dan dokumen;
      2. verifikasi dokumen; dan
      3. pemantauan transaksi.
    2. penatausahaan dokumen;
    3. penetapan profil pengguna jasa dan pengkinian informasi pengguna jasa;
    4. penolakan dan penghentian hubungan usaha;
    5. kebijakan dan prosedur transfer dana; dan
    6. pelaporan kepada PPATK.
  3. Dalam hal Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank berhubungan dengan Pengguna Jasa yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme, Penyelenggara tersebut wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan Enhanced Due Diligence (EDD).
  4. Penyelenggara wajib menatausahakan dokumen dengan baik sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penelusuran terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil tindak pidana.
  5. Penyelenggara wajib memiliki fungsi pengendalian internal yang efektif yang dilakukan dengan penetapan kebijakan Direksi, yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan Program APU dan PPT telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
  6. Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 2013.
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel