Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/11/DEKS tanggal 12 Mei 2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
20 November 2017
RINGKASAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 
Peraturan
Tanggal
:
: 
Surat Edaran No.18/11/DEKS tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah
12 Mei 2016
Berlaku
:
16 Mei 2016
I.        Latar belakang dan Tujuan
Pengaturan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara nilai rupiah yang salah satunya dipengaruhi oleh stabilitas nilai tukar rupiah sehingga mitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar menjadi suatu keniscayaan. Hal ini membutuhkan dukungan pasar keuangan yang likuid dan dalam, khususnya pasar valuta asing domestik, dalam rangka menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional.
II.       Materi Pengaturan
1.      Pelaku transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah adalah nasabah, Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Syariah (BUS). Transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah hanya dapat dimohonkan oleh: (i) Nasabah kepada BUS atau UUS, (ii) BUS atau UUS kepada BUS lainnya atau UUS lainnya; atau (iii) BUS atau UUS kepada BUK.
2.      Transaksi lindung nilai syariah dilakukan dengan transaksi lindung nilai sederhana (‘Aqd al Tahawwuth al-Basith) atau transaksi lindung nilai kompleks (‘Aqd al Tahawwuth al-Murakkab).
3.      Transaksi lindung nilai syariah harus didahului dengan forward agreement atau rangkaian forward agreement. Forward agreement adalah saling berjanji (muwa’adah) untuk melakukan transaksi spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji. Apabila forward agreement tidak dipenuhi maka pihak yang tidak memenuhi dapat dikenakan ganti rugi (ta’widh).
4.      Batasan-batasannya antara lain: (i) berdasarkan prinsip syariah dan apabila terdapat kebutuhan nyata, (ii) memiliki underlying transaksi yang didukung dokumen underlying transaksi, (iii) Nilai nominal dan jangka waktu transaksi hedging syariah maksimal sama dengan underlying transaksi, (iv) Nilai tukar dan perhitungan nilai tukar ditentukan saat forward agreement.
5.      Underlying transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah adalah seluruh kegiatan: (i) Perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau (ii) Investasi berupa direct investment, portfolio investment, pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.
 
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel